CONTOH MAKALAH TENTANG: AKUNTANSI PUBLIK DAN ORGANISASI NIRLABA

NAMA

Rifqi khandola (113040313)

AKUNTANSI I

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI

2014

2.1 PENGERTIAN

A. Akuntansi sector public

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat". Dari definisi tersebut perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: "... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta".

Akuntansi Sektor Publik mempelajari bagaimana akuntansi di sebuah organisasi Sektor Publik. Organisasi sektor publik berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada laba. Organisasi sektor publik memiliki tujuan beragam sesuai dengan misi yang diemban organisasi tersebut. Bentuk organisasi sektor publik diantaranya adalah organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lain-lain. Perbedaan tujuan organisasi tersebut menyebabkan bentuk pelaporanya berbeda karena akuntabilitas yang dituntut oleh stakeholder berbeda. Tujuan pelaporan diarahkan pada tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan tujuan organisasi tersebut.

Akuntansi Sektor Publik akan membahas karakteristik organisasi sektor publik, standar akuntansi untuk organisasi sektor publik, pelaporan akuntansinya dan akuntansi manajemen sektor publik.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan historis, yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik terkait dengan penyediaan informasi untuk pengendalian manajemen dan akuntabilitas.

1.1 Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan sektor publik Menurut SAP Standar Akuntansi Publik (SAP)

a. masyarakat

b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa

c. pihak yg memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.

d. pemerintah

Menurut Drebin et. al (1981):

1. Pembayar pajak

2. Pemberi dana bantuan

3. Investor

4. Pengguna jasa

5. Karyawan/pegawai

6. Pemasok

7. Dewan legislatif

8. Manajemen

9. Pemilih

10. Badan pengawas

1.2 Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Hak untuk mengetahui (right to know):

- Mengetahui kebijakan pemerintah

- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed)

Hak untuk diberi penjelasan terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengan aspirasinya (right to be heard and to listened to).

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu:

a) .Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

b) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.

c) Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas.

d) Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

e) Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi.

f) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

1.3 Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan dan fungsi laporan keuangan secara umum adalah :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting) Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and authorization information) Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa dating, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kealangsungan organisasi (viability)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

5. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2. Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik meliputi informasi yang digunakan untuk :

a) Membandingkan kinerja keuangan actual denga yang dianggarkan.

b) Menilai kondisi keuangan dan hasil – hasil operasi.

c) Membantu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.

d) Membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat financial saja. Informasi financial disini adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan monometer. Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :

a) Menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.

b) Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya.

c) Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.

e) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional :

· Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain

· Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah

· Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target

· Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity)

1.4 Akuntansi Manajemen Dan Akuntansi Keuangan Disektor Publik.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. Institute of Management Accountants (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Statements on Management Accounting 1A tentang definisi akuntansi manajemen, dipaparkan sebagai berikut:

“The Process of identification, measurement, accumulation, analysis, preparation, interpretation, and communication of financial information used by management to plan, evaluate, and control within an organization and to assure appropriate use of and accountability for its resources.”

Chartered Institute of Management Accountants (1994) dalam Jones dan Pandlebury (1996) membuat definisi yang lebih luas daripada definisi yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, terutama dalam hal luas informasi yang diberikan. Chartered Institute of Management Accountants mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pengidentifikasian, penyajian, dan pengintepretasian informasi yang digunakan untuk:

1. Perumusan strategi

2. Perencanaan dan pengendalian aktivitas

3. Pengambilan keputusan

4. Pengoptimalan penggunaan sumber daya

5. Pengungkapan (disclosure) kepada shareholders dan pihak luar organisasi

6. Pengungkapan kepada karyawan

7. Perlindungan aset

Pada dasarnya prinsip akuntansi manajemen sektor publik tidak banyak berbeda dengan prinsip akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor swasta. Akan tetapi, harus diingat bahwa sektor publik memiliki perbedaan sifat dan karakterisitik dengan sektor swasta, sehingga penerapan teknik akuntansi manajemen sektor swasta tidak dapat diadopsi secara langsung tanpa modifikasi.

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan stratejik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (task control). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:

a. Perencanaan stratejik

b. Pemberian informasi biaya

c. Penilaian investasi

d. Penganggaran

e. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)

f. Penilaian kinerja

1. Perencanaan Stratejik

Pada tahap perencanaan stratejik, manajemen organisasi membuat alternatif-alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (cost of program) dan beberapa biaya suatu aktivitas (cost of activity), sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki.

Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada tiga permasalahan utama yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan (cost, quality and services). Untuk dapat menghasilkan kualitas pelayanan publik yang tinggi dengan biaya yang murah, pemerintah harus mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Namun tetap, terdapat sedikit perbedaan antara sektor swasta dengan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk/pelayanan (product costing). Hal tersebut disebabkan sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan, sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antara aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Kebanyakan output yang dihasilkan di sektor publik merupakan intangible output yang sulit diukur.

2. Pemberian informasi biaya

Biaya (cost) dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

· Biaya Input: Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku.

· Biaya output: Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada organisasi sektor publik output diukur dengan berbagai cara tergantung pada pelayanan yang dihasilkan.

· Biaya proses: Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi.

3. Penilaian investasi

Penilaian investasi di sektor publik pada dasarnya lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta. Teknik-teknik penilaian investasi yang digunakan di sektor swasta didesain untuk organisasi yang berorientasi pada laba. Sementara organisasi publik merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba, sehingga terkadang teknik-teknik tersebut tidak dapat diterapkan untuk sektor publik. Di samping itu sulit untuk mengukur output yang dihasilkan, sehingga untuk menentukan keuntungan di masa depan dalam ukuran finansial (expected return) tidak dapat (sulit) dilakukan.

Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis). Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja akan tetapi harus mencakup biaya sosial (social cost) dan manfaat sosial (social benefits) yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Menentukan biaya sosial dan manfaat sosial dalam satuan moneter sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, penilaian investasi dengan menggunakan analisis biaya-manfaat di sektor publik sulit dilaksanakan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (cost-effectiveness analysis).

4. Penganggaran

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata.

5. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services)

Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Tuntutan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan merupakan suatu indikasi perlunya perbaikan sistem akuntansi manajemen di sektor publik. Masyarakat menghendaki pemerintah memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan murah. Pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik harus merespon keluhan, tuntutan dan keinginan masyarakat tersebut agar kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

6. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sitem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci (key performance indicator) dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan.

B. Organisasi Nirlaba

Definisi Organisasi Nirlaba (Non Profit)

Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian public untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik public, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, asosiasi professional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Perbedaan organisasi nirlaba dengann organisasi laba

Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba, diantaranya sbb:

Organisasi laba:
• Pemilik jelas memperoleh untung dari hasil organisasinya
• Sumber pendanaan jelas, yakni dari keuntungan usahanya.
• Penyebaran tanggung jawab jelas, siapa yang menjadi dewan komisaris yang kemudian memilih direktur pelaksana.

Organisasi nirlaba:
• Pemilik tidak jelas
• Membutuhkan sumber pendanaan
• Tidak mudah dilakukannya penyebaran tanggung jawab, karena dewan komisaris bukan pemilik.

Organisasi nirlaba membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba dan criteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauhmana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat social dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konflik dan kekerasan. Kesalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan, ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan social. Pengelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memaduka pengalaman-pengalaman konkrit dan teori manajemen yang handal dan unggul sebagai hasil proses pembelajaran bersama masyarakat.

Dalam konteks pembangunan organisasi nirlaba yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan energy perubahan dan pembaruan bagi masyarakat, Bernardine R. Wirjana, professional dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yang selama dua dasawarsa menjadi pelaku manajemen organisasi nirlaba, mengabdikan proses pembelajaran atas pengalaman-pengalaman dan teori-teori manajemen terkini dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Ciri-ciri Organisasi Nirlaba

Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atas pemilik entitas tersebut.

Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

Pelatihan Keuangan untuk Pengelola Keuangan Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba di Indonesia saat ini masih cenderung menekankan pada prioritas kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya system pengelolaan keuangan. Padahal system pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan salah satu indicator utama akuntabilitas dan transparasi sebuah lembaga. Pengetahuan dari staff keuangan mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba masih sangat minimal. Padahal untuk membangun system pengelolaan keuangan yang handal dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang cukup.

Penabulu menghadirkan pelatihan keuangan yang bertujuan untuk miningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba melalui penguatan kapasitas dalam bidang pengelolaan keuangan.

Peserta pelatihan memahami system pengendalian internal sebagai bagian dari usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja lembaga, peserta dapat melakukan administrasi keuangan organisasi nirlaba dan membuat laporan keuangan organisasi sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 45.

Pajak bagi organisasi nirlaba

Banyak yang bertanya,apakah organisasi nirlaba yang mana mereka tidak mengambil keuntungan dari apapun, akan dikenakan pajak? Sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subyek pajak. Artinya seluruh kewajiban subyek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan obyek pajak.

Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan social bukan bergerak mencari laba, sehingga pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang obyek pajak dan bukan obyek pajak. Namun di banyak Negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya.

Organisasi nirlaba di beberapa Negara
• Indonesia
Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, di bidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh internews Indonesia, dimana mereka melakukan bimbingan bagi para jurnalis.

• Amerika Serikat
Perkembangan organisasi nirlaba di AS telah sangat jauh lebih maju di banding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. Amandemen pertama AS menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius seperti gereja, tunduk kepada lebih sedikit system pelaporan pemerintah pusat disbanding dengan banyak organisasi lain. Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba relijius di AS juga di kecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya dengan organisasi non relijius. • Kanada Di kanada organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus di catatkan si dalam agen pendapatan kanada.(Canada revenue agency)

• Kerajaan inggris
Di inggris dan wales, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan di dalam komisi pengawasan derma. Di skotlandia, kantor pengatur derma skotlandia juga melayani fungsi yang sama. Berbeda dengan organisasi nirlaba di AS seperti serikat buruh, biasanya tunduk kepada peraturan yang terpisah, dan tidak begitu dihormati sebagaimana hanya derma dalam hal pengertian teknis.

Keadaan organisasi nirlaba di Indonesia
Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung satu isu atau perihal didalam menarik perhatian public untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Karakter dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atas komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi non profit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari organisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir. Memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan serta sigap menanggapi perubahan. Hampir diseluruh dunia ini organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bias terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjadi bencana alam tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat prestasi terhadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan langsung dengan majunya komunitas, mereka mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba.

Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profityang memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari gerak roda organisasi. Seharusnya organisasi non profit tidak jauh beda dengan organisasi profit, harus memiliki mission statement yang jelas, focus dan aplikatif. Pernyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah dipahami oleh stake holder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata, maka kata yang paling mengambang dan dapat multitafsir. Kalau kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil, merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnyan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang biasanya akan menjadi makin meluas dan tidak focus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur organisasi nirlaba Indonesia. Struktur organisasinya memasukkan semua bidang. rata-tara memiliki > 200 bidang. Banyak yang masih mengadaptasi organisasi politik mereka dijaman orde baru hamper semua organisasi nonprofityang berdiri menjadi underblow partai golkar.
Masyarakat sekarang ini sudah dengan mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia. Mereka juga dengan mudah menjalin komunikasi yang tumbuh dan berkembang di dunia maya sendiri. Telah menarik populasi yang sangat besar. Makin hari organisasi konvensional makin ditinggalkan. Aktivitasnya dengan teknologi informasi. Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang paling vital. Demikian pula dalam organisasi nirlaba. Criteria pemimpin organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki niat dan bukan dipaksa oleh orang lain. Dengan memiliki kemauan, otomatis akan memiliki pandangan terhadap apa saja yang harus dikerjakan sebagai dikemudian hari, serta mengetahui konsekwensi atas pengorbanan yang harus dijalani sebagai pemimpin organisasi nirlaba. Criteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan menyelesaikan permasalahan. Mendengar merupakan criteria yang penting bagi pemimpin dalam organisasi nirlaba, karena pemimpin akan selalu berinteraksi dengan banyak orang, mulai dari para relawan sampai dengan orang-orang yang menjadi objek dari organisasi. Criteria ketiga adalah memiliki kemampuan mengkader. Dengan mengkader maka keberlangsungan organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang lebih muda, tetapi justru member inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya pemimpin yang berhasil mengkader adalah pemimpin yang berhasil membesarkan namanya sendiri secara tidak langsung. Criteria keempat adalah memiliki kemampuan dalam hal mengumpulkan dana. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam merajut relasi antar donator. Volunteer dan masyarakat. Organisasi nirlaba telah banyak yang mengaplikasikan criteria-criteria tersebut untuk memilih pemimpinnya. Tapi sayang karena belum memiliki manajemen pengumpulan dana yang baik, criteria kemampuan financial dari calon pemimpin sering dikedepankan. Hitler dalam perang dunia pertama menyatakan bahwa yang paling penting dalam perangadalah uang. Yang kedua adalah uang dan yang ketiga adalah uang. Memang uang penting bagi organisasi nonprofit, tapi pengelola organisasi non profit, dibutuhkan manajemen pengumpulan dana yang bersifat jangka panjang. Istilah fund rising di organisasi nirlaba sebenarnya lebih tepat kalau disebut sebagai fund development. Istilah ini signifikan karena bukan hanya dana yang menjadi perhatian tetapi juga orang-orang yang terlibat sebagai donator dan volunteer juga menjadi perhatian utama untuk membangun dukungan yang bersifat jangka panjang.

Pentingnya Publik Relations Dalam Organisasi Nirlaba
Karena sifat organisasi nirlaba yang bersifat mandiri dan sukarela maka PR dalam hal ini harus menggalakkan kampanye untuk meyakinkan dan membangkitkan kesadaran /tanggung jawab social masyarakat tentang nilai aktivitasnya melalui kampanye yang terus menerus agar mereka bersedia mendukung (khususnya dana), terlibat dan tetap percaya dalam program yang dilakukan. Kampanye juga digalakkan dalam mengembangkan saluran komunikasi dengan public sehingga dapat menciptakan dan memelihara iklim yang menguntungkan untuk mengumpulkan dana. PR dalam organisasi nirlaba dituntut untuk mampu membuat program PR seperti : tulisan (PR writing), buku mini, brosur, naskah pidato (radio/televise), film. Dengan menggunakan beragam media komunikasi. Misalnya publisitas pers, iklan, pidato umum, peragaan, pameran, majalah, kisahberita. Hal ini ditunjukkan untuk member informasi dan memotivasi konstituen utama organisasi(karyawan, sukarelawan) untuk mengabdikan diri mereka dan berkarya secara produktif untuk mendukung misi, tujuan dan sasaran organisasi. Sama dengan PR pada organisasi lainnya (Frazier Moore) fungsi PR dalam organisasi nirlaba : menentukan sikap public terhadap organisasi (pencitraan), menilai-kesan public terhadap organisasi, mencari apakah public mengetahui tujuan, pelayanan dan pelaksanaan organisasi, menentukan kesalahapahaman yang terjadi, melaksanakan penelitian opini yang sangat penting untuk menyusun kebijaksanaan, perencanaan dan penelitian efektifitas program humas. Mengidentifikasi public : anggota penyumbang/ donator, pekerja sukarela, pemuka pendapat (Opinion Leader), atau public umum
Contoh Organisasi Nirlaba
1. Organisasi Kesejahteraan social masyarakat
2. Yayasan social : supersemar, social masyarakat
3. Yayasan dana : YDSF, Pundi Amal SCTV, RCTI peduli, Dompet Dhu’afa
4. Lembaga advokasi : kontras, YLKI, perlindungan kekerasan dalam RT
5. Balai keselamatab : Tim SAR
6. Konservasi lingkungan / satwa : WALHI, pro fauna
7. Rumah sakit dan organisasi kesehatan masyarakan
8. Yayasan kanker Indonesia
9. PMI

LANDASAN DAN CONTOH ORGANISASI NIRLABA

1. Air Putih AirPutih merupakan lembaga yang mendorong masyarakat agar melek teknologi informasi (TI) dan menjadikannya alat untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang kuat di Indonesia. Langkah AirPutih untuk mewujudkan hal itu, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap TI. Tak hanya itu, open source sebagai kunci pembukan akses TI yang murah dan mudah juga menjadi lahan yang terus digarap oleh AirPutih. Sosialisasi penggunaan open source, dilakukan AirPutih dengan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kementerian Riset dan Teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia. Kelahiran AirPutih disaat ada bencana besar melanda Aceh tahun 2004 lalu, menginspirasi AirPutih agar terus mengembangkan teknologi antisipasi bencana. Salah satu langkah yang sudah dilakukan AirPutih adalah pembuatan aplikasi peringatan dini gempa dan Tsunami, bekerjasama dengan BMKG. Aplikasi ini juga sudah bisa diunduh semua orang. Lalu, pembuatan portal bencana yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, jika terjadi bencana, tim cepat tanggap AirPutih juga siap berangkat ke daerah bencana untuk membangun infrastruktur TI dan update berita dari lapangan. Saat ini AirPutih juga melakukan penguatan masyarakat dengan penyediaan hosting gratis untuk LSM dan Komunitas. Fasilitas ini bisa digunakan oleh organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, lingkungan, budaya dan sejarah, kesehatan, serta pelayanan publik. Visi AirPutih : Mewujudkan masyarakat yang kuat, mampu berperan dalam proses pertukaran informasi dan pengetahuan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Misi AirPutih : 1. Melakukan usaha peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan informasi publik melalui teknologi informasi dan komunikasi 3. Melakukan berbagai penelitian dan pengembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi 4. Meningkatkan kemampuan para pihak yang terlibat dalam kawasan disaster dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 5. Membangun akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui fasilitas open source STRUKTUR ORGANISASI AIR PUTIH
DEWAN PENGAWAS
Ketua Anggota Anggota	Rudyanto Dwi Saputra Heru Efendi Indra Wahyudi
DEWAN PENGURUS
Ketua Sekretaris Bendahara	Agung Riyadi Munasih Lisdah Alni
BADAN PELAKSANA
Direktur Eksekutif Administrasi Kepala Keuangan Koordinator Program Staf ICT Disaster Staf Aplikasi dan Infrastruktur Staf Sistem Administrator Pengurus Logistik	Agung Riyadi Siti Rohana Lisdah Alni Munarsih Zulkifli Aris Setyono Adith Aulia Rahman Siswanto	agung@airputih.or.id hana@airputih.or.id lisdah@airputih.or.id munarsih@airputih.or.id zulkifli@airputih.or.id aris@airputih.or.id adith@airputih.or.id mitro@airputih.or.id

2. WWF Indonesia

WWF Indonesia merupakan salah satu organisasi konservasi independen terbesar di Indonesia yang telah memulai kegiatannya sejak tahun 1962. Pada tahun 1998, WWF Indonesia resmi menjadi lembaga nasional berbadan hukum Yayasan.

Saat ini, WWF Indonesia bekerja di 28 kantor wilayah di 17 propinsi di Indonesia, menjalin kerjasama dan bermitra dengan masyarakat, LSM, media, dunia usaha, universitas, serta pemerintah baik di daerah maupun pusat. Didukung oleh lebih dari 500 personil. Sejak tahun 2006, WWF Indonesia mendapatkan dukungan lebih dari 64,000 supporter yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

MISI WWF INDONESIA

Misi utama WWF Indonesia adalah melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang dicapai melalui upaya:

· Menerapkan dan mempromosikan praktik-praktik konservasi terbaik yang berbasis sains, inovasi dan kearifan tradisional

· Memfasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan, membangun koalisi dan bermitra dengan masyarakat madani, dan bekerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta

· Mempromosikan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi konservasi di kalangan masyarakat Indonesia

· Melakukan advokasi dan mempengaruhi kebijakan, hukum, dan institusi terkait untuk mendorong tata kelola lingkungan yang lebih baik

VISI WWF INDONESIA

"Ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dan merata, untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang."

Rencana Strategis WWF Indonesia (2014-2018)

Agar tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan yang semakin berat kedepan, WWF Indonesia telah mengembangkan Rencana Strategis (Strategic Plan) empat tahunan periode 2014-2018.

Rencana strategis tersebut disusun untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen pemerintah Indonesia, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah terus hilangnya keanekaragaman hayati, sambil tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Contributors

Adji Santoso

Cristina Eghenter

Desmarita Murni

Dewi Satriani

Diah R Sulistiowati

Devy Suradji

Halim Muda Rizal

Indiani Saptiningsih

Irma Herwinda

Irwan Gunawan

Linda Sukandar

Maya Bellina

Patricia Dini Setyorini

Rusyda Deli

Susilowati Lestari

Verena Puspawardani

Maria Valentina

Margareth Meutia

Nazir Foead

Neny Legawati

Noverica Widjojo

Nyoman Iswarayoga

3. Greenpeace

Sejarah Greenpeace

Dave Birmingham membentangkan layar Greenpeace di kapal pertama Greenpeace "Phyllis Cormack".

Di tahun 1971, Suatu motivasi dan visi untuk menjadikan dunia menjadi hijau dan damai, berawal dari sekelompok aktivis yang berlayar dari Vancouver, Cananda dengan kapal nelayan tua. Mereka adalah aktivis, Pendiri dari Greenpeace, Mereka percaya bahwa setiap orang dapat melakukan perubahaan.

Misi mereka untuk "menjadi saksi kerusakan" karena percobaan nuklir yang di lakukan AS di Amchitka, Sebuah pulau kecil di lepas pantai Alaska.

Amchitka adalah tempat perlindungan terakhir 3000 berang-berang dan rumah untuk elang kepala botak dan hewan liar lainnya.

Walaupun mereka menggunakan kapal tua bernama Phyllis Cormack , yang mengalami berbagai halangan sebelum sampai di Alaska, dalam perjalanan mereka menimbulkan banyak perhatian publik.

AS masih terus mendonasikan untuk bom itu, tapi suara dari suatu masalah harus di dengar. Uji coba Nuklir berakhir pada tahun yang sama dan pulau tersebut di deklarasikan menjadi suaka untuk burung.

Hari ini , Greenpeace adalah suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk kampaye lingkungan secara global.

Amsterdam, Belanda adalah kantor pusat dari Greenpeace, telah mempunyai 2,8 Juta pendukung di seluruh dunia, Nasional dan kantor regional di 41 negara.

Untuk mengetahui sejarah Grenpeace lebih lanjut,

4. 1001buku

1001buku merupakan organisasi nirlaba, sebuah jaringan relawan dan pengelola taman bacaan anak yang didirikan di Jakarta pada bulan Mei 2002. Berangkat dari keprihatinan atas kurangnya keterseidaan akses atas bahan bacaan bagi anak-anak Indonesia, 1001buku melakukan pengumpulan dan pendistribusian bahan bacaan anak dan saran pengembangan kreativitas anak dari masyarakat. Sejalan dengan perkembangannya, 1001buku memfasilitasi penguatan taman-taman bacaan anak yang tergabung dalam Jaringan Taman Bacaan Anak 1001buku.

Pada tahun 2006, 1001buku resmi menjadi sebuah Yayasan, dengan tetap berbasiskan komunitas relawannya sebagai roda penggerak kegiatannya. Keterpaduan bentuk ini membuat 1001buku diyakini dapat membuat 1001buku memiliki bentuk tanggung jawab yang lebih baik kepada masyarakat, tanpa harus kehilangan fleksibilitasnya sebagi komunitas yang berbasiskan relawan.

Sepanjang perjalanannya, ratusan taman bacaan anak di pelosok nusantara telah terlayani, tumbuh dan berganti. Puluhan ribu buku bacaan telah dinikmati oleh anak-anak Indonesia. Ribuan relawan telah mempunyai kesempatan saling menularkan semangat kepedulian memajukan anak-anak Indonesia yang kerap kali terpinggirkan.

Berikut adalah kepengurusan 1001buku tahun 2014:

Badan Pembina:
Upik Djalins
Adi Rasti
Pudji Astuti
Gustya Indriani
Rizal Akhadiat
Ririn S.

Badan Pengawas:
Ady Makhdi
Indra Sumbodo
Ariyo Faridh

Badan Pengurus:

Ketua Yayasan dan Komunitas: Dwi Andayani (Dway)
Sekretaris: Ganjar Wibowo (Ganjar)
Bendahara: Ama Erithia (Ama)

Kesekretariatan: Agustina Handoko (Tina)
Pengelola Rumah 1001buku: Anya Zakaria (Hida)

PJ Divisi Operasional: Rizal Arryadi (Ical)
Tim Perpustakaan: Ita HM (Tata), Fajar, Amalia Hamidi (Amel)
Tim SPD/BDB: Bayu Ahmad Dianto (Bayu), Akbar

PJ Divisi Eksternal: Sandi Taruni (Uni)
Tim Kerelawanan: Merryl Floretha (Merryl), Gusnita
Tim Kemitraan: Zaliansyah Yahya (Zali), Amadea Hardigaloeh (Dhea), Josi Dewi (Josi)
Tim Fundraising: Nuris Andri
Tim Humas & Publikasi: Lucia Priandarini (Rini), Ipah Midori (Ipah)

5. KEHATI

Sejarah Yayasan KEHATI

Kehadiran Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) sejak 12 Januari 1994 dimaksudkan untuk menghimpun dan mengelola sumberdaya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitasi, konsultasi dan berbagai fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.

Keberadaan Yayasan KEHATI tidak terlepas dari wujud pelaksanaan KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 dan Deklarasi Tokyo tahun 1993 dimana pimpinan tiga negara yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia sepakat bekerjasama untuk membantu program pelestarian keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Emil Salim, yang pada tahun 1993 telah selesai menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, diminta oleh Pemerintah Indonesia untuk membentuk organisasi non-pemerintah sebagai penampung dan pelaksana program keanekaragaman hayati dengan bantuan hibah dari Pemerintah Amerika Serikat. Dengan bantuan rekan-rekan tokoh organisasi non-pemerintah, seperti Koesnadi Hardjasomantri, Ismid, Hadad, Erna Witoelar, M.S. Kismadi, dan Nono Anwar Makarim, disusunlah anggaran dasar, organisasi dan program kerja Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, disingkat KEHATI.

Hibah yang diperoleh dari Amerika Serikat ini berbentuk dana cadangan abadi (endowment fund). Dana abadi ini diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi. Hasil dari perputaran dana ini diperoleh imbalan yang dipakai untuk membiayai program bantuan hibah yang dilaksanakan oleh mitra KEHATI. Bantuan KEHATI dapat berbentuk dana hibah, tenaga ahli, konsultasi dan berbagai bentuk fasilitasi bagi kegiatan LSM, KSM, lembaga penelitian, pendidikan & pelatihan serta berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani yang memiliki program dan kegiatan sejalan dengan program KEHATI, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara adil dan berkelanjutan.

KEHATI bertindak sebagai katalisator untuk menemukan cara-cara inovatif dalam melestarikan, mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkelanjutan. Berbagai bentuk kerjasama dijalin dengan lembaga-lembaga yang dapat mendukung visi dan misi KEHATI, seperti pemerintah pusat dan daerah, komunitas bisnis, perguruan tinggi, LSM/KSM, asosiasi profesi, maupun media massa. Dukungan berbagai pihak tersebut di atas sangat diperlukan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia dari kemusnahan, sehingga manfaat dari kelestarian keanekaragaman hayati dapat dirasakan hingga generasi penerus kelak.

Visi KEHATI 2013 - 2017

Menjadi agen perubahan yang terpercaya dan berpengaruh dalam mendukung pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup secara adil dan berkelanjutan.

Misi KEHATI 2013 - 2017

· Peningkatan kesadartahuan dan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat

· Penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumber daya

· Pemberdayaan lembaga masyarakat

· Pemberian dukungan kepada pertumbuhan gerakan ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan

· Pendorongan terciptanya kebijakan publik untuk pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia

KEHATI selalu menjaga akuntabilitas dan transparasi dalam upaya untuk menjadi agen perubahan yang terpercaya dan berpengaruh dalam mencapai visi dan misinya bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepengurusan dan Manajemen KEHATI

Pembina

· Ismid Hadad (Ketua)

· Emil Salim

· A.R. Ramly

· Martha Tilaar

· Arthur J. Hanson

· Boenjamin Setiawan

· Erna Witoelar

· Amanda Katili-Niode

· Hariadi Kartodihardjo

· Bondan Winarno

· Garin Nugroho

Pengawas

· Amir Abadi Jusuf (Ketua)

· Gunarni Soeworo

· Francis X. Wahono

· Chandra Kirana

· Mas Achmad Daniri

Pengurus

· Suzy Hutomo (Ketua)

· Suzanty Sitorus (Wakil Ketua/Sekretaris)

· Miranty Abidin (Bendahara)

· Nana Suparna (Wakil Bendahara)

· Sangkot Marzuki

· Endang Sukara

· Setijati D. Sastrapradja

Komite Investasi

· D. Cyril Noerhadi (Ketua)

· Abdulgani Saidan

· Okkie A.T. Monterie

· Michael T. Tjoajadi

· Gunarni Soeworo

· D.E. Setijoso

Komite Hibah

· Emmy Hafild (Ketua)

· Effendy A. Sumardja

· Dewa Ngurah Suprapta

· Jatna Supriatna

· Budi Hartono

Komite Penggalangan Sumber Daya

· A.A. Pranatadjaja (Ketua)

· Michael T. Tjoajadi

· Dedy S. Panigoro

· Adila Soewarmo

Manajemen

· M.S. Sembiring, Direktur Eksekutif

· Arnold Sitompul, Direktur Program

· Diah Raharjo, Direktur MFP II

· Indra Gunawan D. Putra, Direktur Keuangan dan Administrasi

· Puspa D. Liman, Direktur TFCA Kalimantan

· Raudatul J. Suraya, Direktur Komunikasi dan Penggalangan Sumber Daya

· Samedi, Direktur TFCA Sumatera

6. Dompet Dhuafa Republika

SEJARAH

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasif dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa Republika.

AWAL KEHADIRAN

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perekayasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab : "Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan." Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: "Dari mana sumber dana itu?" Jawaban yang diterima membuat hampir semua anggota rombongan kehabisan kata-kata: "Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka." Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: "Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman." Zainuddin MZ segera menambahkan: "Saya akan bantu carikan dana."

Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp6000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecil. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiwswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompet Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk "Dompet Dhuafa" pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika.

Rubrik "Dompet Dhuafa" mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompet Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

7. Komunitas Jendela

Komunitas yang terbentuk dan berpusat di Yogyakarta. Komunitas Jendela dikelola dan digerakkan oleh para volunteer yang berasal dari berbagai daerah. Mereka berasal dari berbagai latarbelakang dan bekerja secara sukarela. Fokus kegiatan kami pada segi pengembangan pendidikan anak terutama pada minat baca anak.

Program pertama kami yaitu membangun perpustakaan untuk anak di Shelter Merapi Gondang 1 Cangkringan dengan melakukan program pendidikan berkelanjutan mendidik anak-anak pengungsi merapi di Shelter Gondang 1 dalam pengelolaan perpustakaan yang telah didirikan.

Saat ini, komunitas jendela telah ada dibeberapa kota. Kegiatan yang kami lakukan tetap pada koridor pendidikan anak-anak melalui baca dengan berbagai selingan bermain dan workshop

Pada tanggal 8 Oktober 2913 ini Jendela Jogja, mulai upgrading kepengurusan.

Adapun kepengurusan Jendela Jogja adalaha sebagai berikut :

Ketua : Boy Adisakti (@BoyAdisakti)
Wakil : Rofik Tri Prasetyo (@rofiktri)
Sekretaris : Vista Gasela (@vistasela)
Bendahara : Yosi Mar’atul (@yosiochii)

Divisi :

1. Divisi Program : Mika Margareta (@mikamargareta)

2. Divisi Media dan Publikasi : Nita Maria R. (@NitaMaria_)

3. Divisi Kerjasama : Restu Prima (@respriari)

4. Divisi Volunteer : Annisa Syari (@annisasyari)

8. Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI)

Indonesia Care For Cancer Kids Foundation

- Operasinal YKAKI

Merupakan yayasan kesehatan yang peduli akan anak penderita kanker di Indonesia, dan juga sebagai member dari ICCCPO (Interntional Confederation Of Shildhood Cancer Parent Organization) yakni organisasi internasional yang peduli akan anak penderita kanker. Yayasan ini mengupayakan kesembuhan bagi penderita kanker dan memfasilitasi apa yang dibutuuhkan oleh penderita kanker. Di Indonesia terdapat tiga tempat selain di Jakarta yakni di Jawa Timur (YKAKIJATIM), Jawa Barat (YKAKIB), dan Bali (YKAKIBALI).

Operasional

Menggalang dana serta mengharapkan dukungan dari berbagai pihak yang "peduli" pada anak penderita kanker.
Menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara yang dapat dipergunakan oleh pasien serta keluarganya.
Fasilitas yang dilengkapi tempat belajar maupun tempat bermain bagi anak-anak penderita kanker.

Adapun program yang dijalankan YKAKI yakni, ‘RUMAH KITA’ dengan peranan sebagai berikut:

Rumah kedua yang dikelola secara bersama-sama dengan keluarga lainnya secara penuh kekeluargaan dan gotong royong.
Rumah untuk berkumpul bersama keluarga pasien yang lainnya yang memungkinkan untuk bercengkerama dan bersosialisasi serta sharing.
Fasilitas berisitirahat sementara bagi orang tua atau pendamping bila anaknya sedang rawat inap di rumah sakit.
Rumah kedua yang tersedia bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan rawat inap atau rawat jalan di rumah sakit, bersama orang tua dan pendamping.
Rumah yang memungkinkan untuk menyiapkan makanan, masak, mencuci pakaian seperti di rumah sendiri.
Rumah yang memungkinkan anak-anak bermain, bersenda gurau, belajar yang dikelola secara profesional oleh guru-guru (Sarjana pendidikan dan Psikologi)
Adapun Program ‘SEKOLAH-KU’

Alamat RUMAH KITA
Jl. Percetakan Negara IX no.10A
Telp. +62 21 42872556, Fax. 62.21.4216089
Cempaka Putih, Jakarta, 10570

9. Profauna

ProFauna Indonesia sebelumnya bernama KSBK (Konservasi Satwa Bagi Kehidupan) adalah lembaga independen non profit berjaringan internasional yang bergerak dibidang perlindungan satwa liar dan hutan. Kegiatan ProFauna bersifat non politis dan non kekerasan. ProFauna didirikan pada tahun 1994 di kota Malang, Jawa Timur Indonesia. Kegiatan utama ProFauna adalah kampanye, pendidikan, investigasi dan penyelamatan satwa.

Pendirian ProFauna dilatarbelakangi fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia, namun sayangnya Indonesia juga memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar Indonesia. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar dan habitatnya. Jika hal itu dibiarkan terus berlangsung maka akan semakin banyak jenis satwa liar yang akan benar-benar punah dari alam. Kepunahan satwa liar ini akan memicu kerusakan alam lainnya, yang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Di Indonesia juga banyak praktek kegiatan kekejaman terhadap satwa atau kegiatan eksploitasi satwa yang mengatasnamakan konservasi. Untuk itu ProFauna ada untuk melindungi satwa liar dan hutan Indonesia!

ProFauna sejak awal pendiriannya terus bekerja untuk menangani masalah perdagangan satwa liar dan bentuk eksploitasi satwa lainnya. ProFauna secara konsisten bekerja dibidang ini. ProFauna memandang pelestarian satwa liar adalah sebagai pintu masuk untuk melestarikan alam secara umum, yang pada akhirnya akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia.

Kembali ke atas

Prinsip ProFauna:

Prinsip ProFauna adalah setiap jenis satwa liar mempunyai nilai bagi kelestarian alam, untuk itu setiap jenis satwa liar harus dibiarkan hidup bebas di alam, dan manusialah yang bertanggungjawab untuk mewujudkannya.

ProFauna sangat tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku dirinya "pecinta satwa" yang kemudian mewujudkan kecintaannya dengan cara memelihara satwa tersebut dalam sangkar di rumah-rumahnya. Kalau kita memang benar-benar mencintai satwa liar seharusnya kita membiarkannya satwa liar tersebut hidup bebas di alam, bukan mengurungnya dalam sangkar, seindah apapun sangkar tersebut. Satwa liar akan lebih mempunyai arti bagi alam dan kehidupan manusia, jika satwa tersebut kita biarkan hidup bebas di alam.

Kembali ke atas

Tujuan ProFauna:

· Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar dan habitatnya

· Melindungi satwa liar dari kegiatan exploitasi dan perlakuan yang tidak layak

Kembali ke atas

Jaringan ProFauna:

ProFauna menjalin hubungan yang erat dan baik dengan IPPL (International Primate Protection League), sebuah organisasi internasional yang berpusat di Summerville USA yang mengkhususkan diri dibidang perlindungan primata. IPPL banyak bekerjasama dengan ProFauna dalam monitoring perdagangan primata dan berusaha untuk melindungi primata Indonesia dari kegiatan exploitasi.

Sejak bulan Oktober 1999, ProFauna masuk dalam SSN (Species Survival Network), sebuah koalisi internasional yang beranggotakan lebih dari 70 NGO (Organisasi Non Pemerintah) internasional yang bertujuan untuk mendorong penegakan peraturan CITES (kovensi internasional yang mengatur perdagangan spesies terancam punah). SSN didirikan pada tahun 1992 dan kini berkedudukan di Washington USA. SSN beranggotakan organisasi-organisasi pecinta lingkungan yang tak kenal kompromi dengan kegiatan eksploitasi, seperti Greenpeace, IPPL, WSPA, HSI, dll.

ProFauna juga merupakan anggota dari World Society for the Protection of Animal (WSPA), sebuah organisasi internasional terbesar di dunia yang bergerak dibidang animal welfare dan perlindungan satwa. Kantor pusat WSPA adalah di London, Inggris. ProFauna juga anggota dariRoyal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA), sebuah organisasi perlindungan satwa tertua di dunia.

Selain itu ProFauna juga bekerja erat dengan beberapa organiasi internasional seperti International Fund for Animal Welfare (IFAW), The Born Free Foundation, SOS Sea Turtles, Humane Society International, dll.

Kembali ke atas

supporter

ProFauna memberi kesempatan kepada masyarakat luas yang peduli pelestarian satwa liar untuk bergabung menjadi Supporter ProFauna. Saat ini Supporter ProFauna tersebar luas di seluruh Indonesia dan luar negeri. Banyak diantaranya yang aktif melakukan kegiatan pelestarian satwa liar di masing-masing daerahnya secara mandiri. Latar belakang Supporter ProFauna sangatlah bervariasi, mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, dosen, usahawan, pegawai negeri, aktivis LSM, seniman, selebritis hingga ibu rumah tangga.

Walaupun mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, semuanya mempunyai satu keyakinan untuk menyelamatkan satwa liar dari kepunahan dan perlakuan yang tidak layak.

PENUTUP

Akuntansi Sektor Publik akan membahas karakteristik organisasi sektor publik, standar akuntansi untuk organisasi sektor publik, pelaporan akuntansinya dan akuntansi manajemen sektor publik.

Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian public untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik public, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, asosiasi professional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Demikianlah makalah yang kami buat ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kami juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima dan kami ucapkan termikasih sebesar-besarnya.